Jelaskan Pengertian Demokrasi Pancasila

LintasZona – Sebelum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi pancasila, perlu terlebih dulu mengetahui apa itu demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kartos”. Demos yang memiliki arti rakyat ataupun penduduk setempat, sedangkan “kartos” memiliki arti pemerintahan atau yang berkuasa.

Jadi, jika diartikan secara umum demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau yang berkuasa adalah rakyat. Setelah mengetahui pengertian dasar dari demokrasi, maka barulah akan dibahas tentang apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu, dan bagaiman proses perumusan demokrasi Pancasila ini, serta prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan secara umum pengertian demokrasi pancasila sebagai sebuah pemahaman tentang demokrasi yang bersumber dari prinsip-prinsip Pancasila yang merupakan pedoman dari Negara Indonesia.

Pokok-pokok pemikiran dalam Pancasila telah diimplementasikan dalam seluruh bidang kehidupan manusia dan telah berlaku sejak Indonesia merdeka. Adapun tokoh yang ikut berperan penting dalam perumusan Pancasila ini adalah Bung Hatta. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem demokrasi yang dalam penerapannya sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia, dan sesuai dengan ideologi bangsa.

Demokrasi Pancasila menurut Prof. Notonegoro

Prof. Notonegoro mengemukakan definisi tentang demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, berkeperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH

Demokrasi Pancasila menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH merupakan sebuah sistem kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian sila keempat dari Pancasila yang jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, yang berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan”.

Demokrasi Pancasila menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo

Prof. Dardji Darmo Diharjo mengemukakan pengertian demokrasi Pancasila sebagai sebuah paham yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup dari bangsa Indonesia, yang perwujudannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Proses Perumusan Demokrasi Pancasila

Terbentuknya sistem demokrasi Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia ini, tentunya tidak luput dari proses panjang didalamnya. Berikut ini adalah proses perumusan demokrasi Pancasila yang dilakukan melalui beberapa seminar;

Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

Dalam seminar ini dihasilkan perumusan demokrasi Pancasila berdasarkan dua bidang yakni, bidang Politik dan Konstitusionil, serta Bidang Ekonomi.

Bidang Politik dan Konstitusionil ;

  • Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945, berarti menegakkan asas-asas Negara hukum, yang mana kepastian hukum harus didapatkan oleh seluruh warga Negara, hak-hak asasi manusia setiap individu atau kolektif harus dijamin, penyalahgunaan kekuasaan harus dihindari secara institusionil. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tata kerja pemerintah harus bebas dari ikatan pribadi dan lebih bersifat melembaga (depersonalization, institutionalization);
  • Sosialisme Indonesia, dalam artian masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ;
  • Semangat revolusioner yang kuat dari masyarakat Indonesia, dapat mendorong Indonesia menuju kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan abad ke-20.

Bidang Ekonomi

Demokrasi Pancasila didalamnya termasuk demokrasi dalam bidang ekonomi  sesuai asas-asas yang mendasari ketentuan-ketentuan ekonomi dalam UUD 1945. Dalam artian, kehidupan yang layak bagi seluruh warga Negara adalah harus mencakup ; Pengawasan rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan Negara, Koperasi, Pengakuan hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya, Peranan pemerintah sebagai Pembina, penunjuk jalan, serta pelindung bagi warga negaranya.

Musyawarah Nasional III Persahi ; The Rule of Law, Desember 1966

Dalam musyawarah nasional ini terdapat asas yang menjadi dasar dalam proses perumusan demokrasi Pancasila, yakni Asas Negara Hukum Pancasila yang mengandung beberapa prinsip;

  • Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus memiliki persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
  • Peradilan yang bebas dan tidak berpihak, segala keputusan tidak diintervensi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun itu;
  • Jaminan kepastian hukum untuk semua permasalahan. Dalam artian kepastian hukum disini adalah adanya jaminan bahwa aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukumnya bisa dipahami dengan mudah, bisa diterapkan, serta aman dalam menerapkannya.

Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Juni 1967

Dalam symposium hak asasi manusia ini dirumuskan demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia ini, haruslah demokrasi yang bertanggung jawab baik itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maupun teradap sesame manusia. Untuk mendukung terwujudnya stabilitas politik, maka perlu dilakukan penyederhanaan partai secara formil. Selain itu, sesuai dengan  UUD 1945 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa, Presiden memiliki kesempatan untuk memimpin Negara selama 5 tahun setelah dipilih.

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Dari proses perumusan demokrasi Pancasila diatas, dapat disederhanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sebagai berikut ;

  • Menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
  • Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat
  • Lembaga-lembaga peradilan yang bebas, dalam artian tidak terpengaruh dari kekuasaan pemerintah maupun lembaga lainnya
  • Memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik, karena itu akan menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya
  • Pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil
  • Kedaulatan Negara berada ditangan rakyat, serta penerapannya berdasarkan UUD 1945
  • Terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban
  • Terdapat pelaksanaan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maupun terhadap masyarakat dan juga Negara
  • Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
  • Terdapat penjelasan tentang pemerintahan dalam UUD, yang meliputi penjelasan Bahwa : Indonesia adalah Negara hukum dan bukan Negara yang hanya bersumber pada kekuasaan saja ; Kekuasaan tertinggi Negara berada ditangan rakyat.

Penutup

Demikianlah penjelasan tentang demokrasi Pancasila, dan proses perumusan demokrasi Pancasila, serta prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dirangkum admin. Semoga memberi manfaat.

 

Referensi:

Prof, Miriam Budiardjo. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

www.gramedia.com/literasi/pengertian-demokrasi-pancasila/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *