Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli

Daftar Isi

Pengertian Sistem

LintasZona – Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dari sistem politik, maka perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri. Menurut para ilmuan Ludwig Von Bartalanfy mendefinisikan ‘sistem’ yang merupakan seperangkat unsur-unsur yang terkait satu sama lain dalam sebuah relasi dengan lingkungannya. Menurut L.Ackof, sistem merupakan sebuah kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang saling tergantung satu sama lainnya. Awal perkembangannya, teori sistem ini terdapat dalam ilmu alam, utamanya Biologi.

Pakar politik yang mengembangkan teori sistem adalah David Easton (Susser, 1992), mendefinisikan teori sistem : adalah sebuah model yang mendeskripsikan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem yang tergabung dalam satu unit. Pakar politik lainnya yang ikut mengembangkan teori sistem, adalah Carl.D Friedrich (Sukarma, 1981) menyebutkan definisi sistem, yaitu jika beberapa bagian yang berlainan dan berbeda satu sama lain membentuk suatu kesatuan, kemudian menjalin hubungan fungsional yang tetap satu sama lain, serta mewujudkan bagian-bagian itu saling tergantung satu sama lain. Sehingga bila terjadi kerusakan pada satu bagian, akan menyebabkan kerusakan keseluruhan bagiannya, maka hubungan yang demikian itulah disebut sistem. Singkatnya, dari berbagai pengertian yang dijelaskan pakar diatas, dapat dipahami bahwa sistem merupakan sebuah kesatuan (keseluruhan) yang terdiri dari sub-sub sistem terhubung satu sama lain, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Inti dari teori ini terdiri dari ; sub-sub sistem, hubungan satu sama lain dan keseluruhan

Dalam terbentuknya sebuah sistem, membutuhkan syarat-syarat sebagai berikut :

Sistem yang dibentuk harus dapat menyelesaikan masalah ;
Elemen sistem harus memiliki rencana yang ditetapkan ;
Adanya hubungan antara elemen sistem ;
Unsur dasar proses berupa arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem;
Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen.

Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli

Setelah mengetahui konsep dasar tentang sistem, maka David Easton (1984) mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam masyarakat, yang didalamnya terdapat alokasi yang mengikat atau juga mengandung kewenangan (otoritas) yang dibuat dan diterapkan. Kemudia S.P Varma (1990) menyebut defenisi sistem dari Easton tersebut dibagi kedalam tiga bagian yaitu : Alokasi nilai-nilai, Alokasi sebagai kewenangan, dan Alokasi-alokasi otoritatif sebagai sesuatu yang mengikat seluruh masyarakat. Adapun tentang nilai, menurut Harold Laswel (dlm Karl.W Deutsch 1970) menyebutkan bahwa, nilai-nilai yang dibutuhkan dalam masyarakat terdapat Tujuh nilai, yaitu : kekuasaan (power), penerangan (enlightenment), kekayaan (wealth), kesehatan (health), keterampilan (skill), kasih sayang (affection), dan rasa hormat (deference).

Pengertian lain tentang sistem politik yang dijelaskan oleh Rusadi Kantaprawira (1988), yaitu mekanisme seperangkat fungsi, penerapan struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu yang langgeng. Proses ini mengandung dimensi waktu (masa lampau, masa kini dan masa yang mendatang), kemudian yang dimaksud struktur ialah semua aktivitas yangbisa diamati/diobservasi atau diidentifikasi dapat menentukan sistem politik.

BACA JUGA Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Robert Dahl (dalam Mochtar, M 1982) menyebutkan sistem poltik sebagai : A political system as any persistent pattern of human relationship that involves to a significant extent, control, influence, power pr authority (pola yang tetap ada dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan, sampai pada tingkat kontrol, pengaruh, kekuasaan maupun wewenang).

Talcont Parsons dengan fungsionalisme strukturalnya, menyebutkan adanya fungsi-fungsi dasar dalam sistem politik yaitu ; Penyesuaian pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Masing-masing fungsi dasar ini dilahirkan dari empat subsistem analisis, yaitu ; sosial, kultural, personalitas dan organisme pelaku. Secara bersamaan fungsi-fungsi bisa dinilai sebagai syarat penting pemeliharaan setiap masyarakat. Menurut Parson, masyarakat terdiri dari empat struktur dasar atau sub-sub sistem , yakni ; ekonomi, politik, hukum dan kontrol sosial, serta budaya. Hal ini menjadi komitmen-komitmen pendorong yang masing-masing berguna untuk menjalankan salah satu fungsi bagi masyarakat (SP Varma,1990).

Arus sistem politik mendapat pengaruh dari lingkungan, baik internal (intrasocietal) maupun eksternal (extrasocietal). Hal ini dapat mempengaruhi tuntutan dan dukungan yang menjadi input dalam sebuah sistem politik. Almond didalam karyanya Comparative Political System tahun 1956, menyebutkan ada tiga asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik, yaitu :

Sistem yang menandai totalitas interaksi antara unit-unitnya dan keseimbangan yang selalu berubah dalam sistem ;
Hal penting dalam sistem politik bukanlah hanya lembaga formal, tetapi juga struktur informal dan peran yang dijalankannya ;
Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, karena dalam budaya inilah dapat dibedakan sistem politik satu dengan sistem politik lainnya.

Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi unit-unit yang ada didalamnya. Interaksi tersebut tidak terbata pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal, tetapi juga aktor-aktor informal. Misalnya, pengaruh tokoh-tokoh politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses politik. Contoh nyata di Kendari Pengaruh Anakia, serta pengaruh Pakuuwana di Jawa.

Menurut Almod, Keseimbangan dalam sistem politik selalu berubah-ubah. Sehingga sistem politik tidak lepas dari pengaruh internal dan eksternal setiap lingkungannya. Pengaruh tersebut, menjadikan perimbangan kekuatan antara struktur formal berubah. Contoh paling mudah dipahami ialah, kekuatan dominan lembaga kepresidenan(eksekutif) atas legislatif dan yudikatif pada masa pra-transisi politik tahun 1998, digantikan dengan penyetaraan kekuatan diantara ketiga lembaga tersebut setelahnya (pasca-transisi).

Lingkungan Internal Sistem Politik (Intrasocietal)

Lingkungan internal dalam sistem politik bisa menunjukan bagian lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang berada diluar batasan-batasan politik. Namun masih berada dalam masyarakat yang sama. Bagian dalam lingkungan sistem politik yang menguji pengaruh terhadap perubahan-perubahan sistem politik, yang akan menunjukkan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial lainnya. Depresi perekonomian, perubahan nilai-nilai, dan aspirasi-aspirasi dalam kebudayaan, atau pergeseran kelas sosial, dapat melahirkan pengaruh-pengaruh pada sistem politik. Perubahan-perubahan ini terjadi di wilayah terluas dari sesuatu akan diterima oleh sistem politik.

BACA JUGA Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Lingkungan masyarakat dalam sistem politik disusun dengan berbagai cara. Tetapi akan lebih bermanfaat menyederhanakan dan menyusun dengan membaginya kedalam sistem. Selain itu, dapat diaggap sebagai sistem antar sosial terutama yang berguna bagi kehidupan dan perubahan sistem politik, seperti : sistem ekologi, biologi, kepribadian dan sistem sosial.

Sistem ekologi mencakup lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik non humanis kehidupan. Pada bagian fisik sistem ekologi dapat dilihat ciri-ciri geografi atau tata ruang. Seperti ; sifat dasar topografi sumber-sumber fisik, luas teritorial, iklim dan sifat-sifat lainnya yang dapat mempengaruhi seluruh kondisi kehidupan, termasuk politik. Menurut E.R Leach, dalam David Easton, 1988, Sistem lingkungan dapat dilihat pada alam, lokasi dan kekayaan sumber daya alam, serta flora dan fauna. Hal ini dapat menjadi bagian sistem politik. Sehingga dapat mempengaruhi tersedianya bahan pangan, baik yang diperuntukkan bagi masyarakat nomaden, maupun masyarakat yang menetap. Hal ini akan mempengaruhi struktur dan proses sistem politik dalam sebuah Negara. Dari lingkungan terdapat kondisi geografi yang mendominasi sebuah wilayah. Seperti , pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin.

Menarik untuk dipahami bahwa lingkungan biologi dapat juga memengaruhi proses-proses politik. Jika melihat pada aspek interaksi-interaksi yang ditentukan dan dipengaruhi oleh struktur biologis manusia. Dalam hal ini ciri-ciri genetik manusia dapat menentukan batas-batas prilaku individu, yang dimungkinkan membawa implikasi-implikasi terhadap kehidupan politik. Kapasitas untuk mewujudkan prilaku rasional damai, diperlukan kerjasama daripada konflik, yang akan dihubungkan dengan warisan genetik manusia. Misalnya, ras-ras berikut ; Semitic, Teutonic, Arianic, Mongoloid, Skandinavia, Anglo-saxon, melayu, austranesia dan sejenisnya, dapat menentukan sistem politik dari Negara mana ras-ras tersebut dilahirkan.

Bagian akhir dari lingkungan masyarakat yang mempengaruhu sistem politik, yaitu Sistem kepribadian dan sistem sosial. Kedua hal ini telah mendapat perhatian lebih dalam literatur tradisional. Sistem-sistem sosial dapat dibagi dalam beberapa tipe : kebudayaan, struktur sosial, ekonomi dan demografi. Contoh lingkungan ini yakni ; postcolonial, bekas jajahan, Negara maju, berkembang, terbelakang ataupun Negara super power.

Lingkungan Eksternal Sistem Politik (Extrasocietal)

Pengertian eeksternal ini adalah Sistem-sistem bersifat eksternal atau yang berada diluar sistem politik. Pengaruh ini dibebankan pada sistem politik dan harus diperoleh dari faktor-faktor yang dapat menghubungkan antara satu sama lain dalam sistem politik. Beberapa lingkungan eksternal sistem politik, sebagai berikut :

Sistem Sosial Internasional. Contohnya, dari sistem internasional ialah kondisi interaksi masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan Islam, dan sejenisnya. Hal ini dikenal dengan istilah rezim internasional atau international regime memiliki banyak bentuk.
Sistem ekologi internasional. Contohnya, dari sistem internasional ialah berpisahnya negara berdasarkan benua (Amerika, Eropa, Asia, Australia dan Afrika). Kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasarkan lautan (Asia Pasifik dan Atlantik). Isu lingkungan seperti ; pemanasan global (global warming), hingga berkurangnya hutan sebagai paru-paru dunia.
Sistem politik internasional. Contoh dari sistem politik internasional adalah dengan kemunculan organisasi-organisasi internasional dengan berbagai macam tujuan. Seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), NATO, ASEAN, European Union, kelompok negara-negara Asia Pasifik, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena diberbagai belahan dunia. Termasuk dalam sistem politik internasional ialah pola-pola hubungan politik antar negara, seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.

BACA JUGA Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sejarahnya

Dalam perkembangannya sistem politik mengalami banyak perubahan. Menurut Chilcote dan Almond, yang mengelompokkan sistem politik kedalam beberapa level ; Pertama, Artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan). Kedua, Agregasi kepentingan (pengelompokkan berbagai kepentingan dalam bentuk rancangan undang-undang). Ketiga, Komunikasi Politik. Keempat, Pembuatan peraturan (pengkoversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat). Kelima, implementasi peraturan, seperti ; penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain sampai kepada warganegara. Keenam, pengawasan peraturan atau mengawasi implemenasi penerapan undang-undang dilingkungan warga Negara.

Selanjutnya, Almond membentuk konseptualisasi tentang sistem politik sebagai berikut ;

Sistem politik sebagai aksi. Artinya mahasiswa yang mempelajari sistem politik akan lebih mengamati prilaku secara empiris, melalui observasi. Sehingga timbul sebuah konsep sistem yang berkaitan satu sama lain.
Peranan merupakan unit dari sistem politik. Peranan dapat diartikan sebagai aktivitas aktual manusia yang dapat diobservasi, serta menggambarkan hak dan kewajiban dalam struktur sosial tertentu. Peranan politik merupakan prilaku aktual individu yang terlibat langsung dalam proses politik. Adapun struktur adalah seperangkat peranan yang berkaitan satu sama lain. Contoh, Penghakiman merupakan suatu peranan, sedangkan pengadilan merupakan struktur.
Ciri khas sistem politik adalah penggunaan paksaan terhadap suatu wilayah tertentu, merupakan sesuatu yang sah. Karena itu, Almond mengartikan sistem politik sebagai pola interaksi peranan yang mempengaruhi keputusan, dan mendapat dukungan dari ancaman berupa paksaan politik.
Setiap sistem politik lahir dan berakar dalam sebuah pola interaksi terhadap prilaku politik.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik tiga aspek dalam sistem politk, yaitu :

Sistem interaksi. Dalam sistem politik baik yang masih bersifat tradisional, ataupun sudah modern, terjadi interaksi atau hubungan antara aktor-aktor politik. Interaksi ini berbentuk individu-individu, sekelompok individu, organisasi ataupun instansi pemerintah.
Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Nilai-nilai politik yang dilaksanakan oleh sistem politik secara perlahan akan diserap oleh masyarakat. Diantara nilai-nilai yang diperkenalkan itu mendapat penghargaan tinggi oleh masyarakat.
Paksaan fisik bersifat sah. Penerapan yang bersifat memaksa, karena selalu saja terjadi prilaku menyimpang dalam sebuah populasi manusia. Artinya, dalam komunitas terkadang ada yang menentang sistem politik yang berlaku. Orang-orang inilah yang membutuhkan paksaan secara fisik melalui tindakan yang dianggap sah.